ANALISIS PENERAPAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

Malinda, Diana Nur (2019) ANALISIS PENERAPAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP). Other thesis, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum.

Full text not available from this repository.

Abstract

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, peran Wajib Pajak Orang Pribadi sangat diperlukan, dan diharapkan dapat mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan yg berlaku. Namun, masih saja ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan, dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenakan sanksi perpajakan. Namun, Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenai sanksi pajak tersebut bisa mengajukan permohonan penghapusan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I di Bidang Keberatan Banding dan Pengurangan yaitu Ibu Hiqma dan Bapak David dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I menjadikan Wajib Pajak Orang Pribadi patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I dalam menerapkan kebijakan penghapusan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan cara melakukan sosialisasi langsung, sosialiasi melalui media, kelas pajak dll. Dan dalam menerapkan penghapusan sanksi pajak tidak ada kendala karena sudah sesuai dengan UU KUP No 16 Pasal 36 (1)a Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. Namun, kendala ada pada Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri, karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kewajiban perpajakannya. Kata Kunci: Penghapusan Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions:	Fakultas Bisnis dan Bahasa Fakultas Bisnis dan Bahasa ?? 1 ??
Depositing User:	Iqbal Iqbal
Date Deposited:	25 Nov 2019 02:58
Last Modified:	25 Nov 2019 02:58
URI:	http://eprints.unipdu.ac.id/id/eprint/1739

Actions (login required)

Downloads

View Item